Pemkab Siak sendiri selaku tuan rumah, kata Hendrisan, juga sudah melakukan persiapan yang cukup matang hingga mengirimkan seragam baju batik untuk para bupati dan walikota anggota JKPI yang sudah mengkonfirmasi bakal hadir.

"Karena ini ada anggarannya, tentu ada pertanggungjawabannya. Makanya, perlu duduk bersama lagi dengan anggota JKPI serta direktur eksekutif untuk membahas kapan kira - kira waktu yang tepat untuk pelaksnaan ini," kata Hendrisan.

Masih, kata Hendrisan, Rakernas ini kemungkinan akan berlangsung sebelum 26 September. Sebab Bupati Siak Alfedri pada Rakernas JKPI VIII merupakan Ketua Presidum dan ia harus mengajukan cuti karena mengikuti Pilkada Siak.

"Tetapi kita tidak bisa juga paksakan sebelum 26 September ini. Tergantung nanti hasil dari kesepakatan anggota JKPI, bisa juga setelah Pilkada. Karena Anggota JKPI lainnya juga ada yang melaksanakan Pilkada Serentak ini. Namun yang jelas tetap dilaksanakan tahun ini," ujar Hendrisan lagi.

Untuk rangkaian acara, kata Hendrisan banyak yang dirubah mengingat aturan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 ini. Misalnya seperti seminar yang tadinya skala internasional, menjadi nasional.

"Pembicara dari Korea dan Arab Saudi dipastikan tidak mengikuti acara ini, karena aturan yang ketat dari negara mereka. Kemudian jamuan makan malam yang awalnya akan digelar di Tangsi Belanda Kecamatan Mempura, mungkin akan dipindahkan ke dalam gedung dengan jumlah orang yang terbatas," kata Hendrisan.

Pengenalan Budaya Untuk Pelajar (Master Class) di Gedung Kesenian, Festival Sungai Siak (Karnaval Perahu Hias) di Tepian Sungai Jantan, karnaval budaya dan Ladies Program di Taman Tengku Agung Siak Sri Indrapura kemungkinan juga dibatalkan.

"Kegiatan yang pasti tidak berubah itu hanya pelaksanaan Rakernas di Gedung Daerah Sultan Syarif Kasim II, Kecamatan Mempura. Kalau untuk dinner dialihkan tempatnya," ujar Hendrisan.

Mengingat Pandemi Covid-19 ini belum berakhir, kata Hendrisan, setiap perwakilan dari Anggota JKPI yang datang ke Kabupaten Siak wajib mengikuti rapid tes terlebih dahulu.

"Untuk yang jalur darat, harus membawa surat dari instansi terkait bahwa sudah menjalani rapid tes dan hasilnya negatif. Dan ada beberapa agenda lainnya yang sifatnya masih tentatif, tergantung nanti hasil rapat dengan anggota JKPI," kata Hendrisan. -adv/rls